Blogger Disamakan dengan Jurnalis

Sebuah kado datang dari Mahkamah Konstitusi. Pada awal Mei lalu, Mahkamah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi yang diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia, serta Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Putusan itu merupakan jawaban bagi para pemohon yang menggugat Pasal 27 ayat 3. Pasal ini berisi larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam permohonan mereka, para penggugat menganggap pasal tersebut multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak ada kejelasan apakah yang dimaksud penyebaran informasi itu adalah perbedaan pendapat, kritik, atau bahkan penghinaan terhadap presiden atau pejabat publik.

“Berarti kado pahit dong, Mas?” tanya Mat Bloger.

“Nggak juga, Mat. Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan para penggugat itu. Tapi, dalam putusannya, Mahkamah memberi catatan penjelasan mengenai kedudukan pasal karet itu. Penjelasan mereka bahkan menyebut tentang blog dan blogger.”

“Penjelasan? Maksudnya?”

“Begini, Mat. Menurut Mahkamah, pasal yang digugat itu adalah delik aduan. Delik ini tidak bisa langsung dijalankan tanpa ada orang yang mengadu terlebih dulu. Selain itu, hanya pelaku utama yang bisa dijerat dengan pasal itu. Orang yang hanya memberikan tautan ataupun menyebarluaskan informasi atawa pelaku penyertaan, tidak bisa dijaring dengan pasal itu.

Pasal karet pun tak dapat digunakan oleh badan hukum/institusi yang tercemar nama baiknya. Artinya, hanya orang yang berhak mengadu dengan pasal itu.

Mahkamah juga menilai blog dan blogger memiliki peran yang sama dengan pers, yaitu sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Sepanjang konteksnya masih dalam ranah publik, tidak mengganggu privasi seseorang, maka komunitas-komunitas dunia daring akan tetap memiliki kemerdekaan melakukan kontrol sosial.”

“Wah, keren sekali, Mas.”

“Oh, iya. Yang lebih keren lagi Mat, penjelasan itu bisa disebut sebagai sebuah kado yang manis karena Mahkamah Konstitusi mengakui, menghargai, dan memahami eksistensi ranah blog dan blogger di Indonesia. Bandingkan dengan nasib blog dan blogger di negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, atau Burma, yang ditekan oleh pemerintahnya. Kita layak menghargai keputusan Mahkamah ini.

Meski demikian, posisi dan peran blogger yang dianggap setara dengan pers/jurnalis tentu membawa risiko dan konsekuensi sendiri. Blogger, misalnya, perlu mempertimbangkan etika dan nilai-nilai tertentu seperti halnya pers memiliki etika dan kaidah jurnalistik ketika menulis di blog. Bersediakah kita, para blogger, menerima tantangan ini?”

“Nah, itu yang berat, Mas.”

Iklan
Blogger Disamakan dengan Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s