Kode Etik atau Kode Buntut

Perlukah blogger memiliki kode etik? Kalau iya, siapa yang membuat? Pertanyaan ini menari-nari di kepala setelah juragan saya mengajak ngobrol tentang ranah blog dan aktivitas para blogger Indonesia.

Bincang-bincang ringan itu terjadi di tepi kuburan Pasar Senen, Purwakarta, Senin lalu. Kami tengah menghadiri pemakaman Yusril Djalinus, jurnalis senior dan pendiri Tempo Interaktif yang wafat setelah terkena serangan stroke. Langit mendung. Gerimis sesekali jatuh. Tanah liat becek, membuat sol sepatu kami menebal.

Mula-mula juragan saya itu bertanya, “Apakah blogger itu memiliki kode etik seperti para jurnalis mempunyai kode etik jurnalistik?”

Saya kaget karena tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Saya pun balik bertanya, “Kenapa sampean bertanya soal itu? Kalau saya tahunya cuma kode buntut, he-he-he ….”

Tanpa menanggapi lelucon saya yang garing, juragan saya yang kebetulan juga anggota Dewan Pers itu lalu bercerita tentang kasus yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, petinggi partai politik besar. Dia merasa nama baiknya tercemar oleh tulisan seorang blogger di media daring.

Kawan saya berbisik, “Secara pribadi, saya ingin kasus ini berakhir baik buat mereka, ada penyelesaian yang elegan, tanpa merugikan kedua belah pihak. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya.”

Obrolan berlanjut sampai kemudian teman saya itu mengutarakan niatnya melindungi para blogger di Indonesia dari ancaman hukuman berat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia merasa para blogger tetap perlu dibiarkan bebas mengemukakan pendapat lewat blog, tapi juga tak boleh dibiarkan semena-mena memanfaatkan media daring itu untuk melanggar hak orang lain. “Harus ada jalan tengah,” katanya.

Dengan adanya kode etik yang disepakati bersama, kata juragan saya itu, kelompok blogger bisa mengatur dirinya sendiri jika timbul masalah atau sengketa. Jangan sampai pihak luar, misalnya pemerintah atau negara, ikut campur lalu menghukum blogger karena tulisannya.

“Yang harus dilakukan oleh seorang blogger adalah mencantumkan disclaimer, misalnya menyebutkan bahwa tulisannya berdasarkan informasi yang belum dicek ulang,” kata juragan saya.

Saya lalu menjelaskan isu kode etik blog adalah perdebatan lama yang tak kunjung selesai hingga detik ini. Isu ini membelah kalangan blogger menjadi dua kubu, pro dan kontra. Bahkan di Amerika, tempat kelahiran blog, belum pernah ada otoritas yang memproduksi kode etik blog yang disepakati bersama.

Satu-dua orang blogger, juga beberapa lembaga, memang pernah melemparkan usulan tentang kode etik blog. Tapi tak semua kalangan blogger menyepakati draf tersebut.

Ada yang berargumen bahwa Internet adalah ranah yang kasual, tak butuh aturan dan etika. Ada juga pendapat yang mengatakan blogger itu bukan kelompok profesi seperti halnya jurnalis, pengacara, atau dokter, sehingga tak perlu memiliki kode etik. Apalagi biasanya kode etik hanya berlaku dan mengikat bagi satu kelompok profesi.

“Kamu bisa mencarikan draft kode etik itu dan menerjemahkannya? Kapan-kapan kita mesti bertemu dan membahas soal ini bersama-sama,” juragan saya menyela.

Waduh. Your wish is my command, Sir. La, mosok saya berani menolak permintaan bos? Apa boleh buat, petang itu saya meninggalkan pemakaman dengan beban berat di pundak. Ada pekerjaan rumah yang belum tentu bisa saya kerjakan, yakni menjawab pertanyaan, perlukah blogger memiliki kode etik?

Iklan
Kode Etik atau Kode Buntut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s