Pasal Karet

Saya tak tahu apakah para blogger harus merasa senang atau justru sedih setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) akhirnya diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masuk Lembaran Negara.

Secara umum, undang-undang itu baik. Ia merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di Internet dan media elektronik. Blog, misalnya, terlindungi dari aksi penyamunan digital (cracking), defacing, dan sebagainya.

Namun, ada satu pasal yang agak mengkhawatirkan, yakni pasal 27. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenai hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ini berarti semua dokumen ataupun tulisan yang dipublikasikan di situs dan blog rawan menjadi obyek gugatan. Posting tentang buruknya sebuah produk atau layanan, misalnya, bisa membuat si produsen menggugat seorang blogger dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kritik terhadap buruknya kinerja pejabat bisa dianggap penghinaan, dan sebagainya.

Masalahnya, UUITE tak menyebut secara jelas apa yang dimaksud penghinaan dan pencemaran nama baik. Kriteria penilaiannya sangat relatif. Tak mengherankan bila pasal ini juga dijuluki sebagai pasal karet, bisa ditarik-ulur seenaknya. Ini jelas berbahaya. Pasal ini rawan disalahgunakan untuk mengancam blogger. Orang yang berkuasa dan punya uang banyak, tapi bermasalah, bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggugat blogger yang tak disenanginya. Penulis daring (online) tak leluasa lagi menulis.

Blogger sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan ranjau-ranjau itu. Apalagi, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, blogger bukan termasuk kalangan yang mempunyai hak menyiarkan informasi, seperti halnya media massa/pers mainstream.
“Yang berhak adalah mereka yang terkait dengan undang-undang, misalnya jurnalis,” kata Menteri Nuh seperti ditulis Koran Tempo, Selasa lalu. Agar blogger tak kena jerat hukum, ia menyarankan, “Komunitas blogger harus belajar etika, kan ada cyber ethic.”

Menteri Nuh tak menyebut ihwal orang-orang yang menyebarkan informasi lewat milis, forum, dan situs jurnalisme warga, yang juga menyiarkan informasi daring. Jadi belum jelas juga apakah mereka termasuk kalangan yang tak memiliki hak menyebarkan informasi. Kabar baiknya, Dewan Pers berencana meminta judicial review terhadap pasal karet itu ke Mahkamah Agung.

Sebelum semua remang-remang ini jadi terang benderang, jernih seperti kristal, ada baiknya para blogger menjaga kualitas dan kredibilitas blognya. Jangan sampai blog mengandung muatan yang bisa dikategorikan menghina ataupun mencemarkan nama baik. Bukankah lebih baik sedia payung sebelum gerimis tumpah?

Iklan
Pasal Karet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s